Makassar – Masih tingginya angka kekerasan terhdap perempuan dan anak di Kota Makassar membuat UPTD PPA Kota Makasar giat menggelar koordinasi lintas sektor yang tergabung dalam Satgas PPA. Pertemuan ini dihadiri unsur APH ditingkat Polres dan Polsek, OBH, NGO dan Pemerintah. Salah satu isu yang menarik dibahas pada pertemuan pada semester I ini, adalah maraknya persoalan anak terlibat dalam prostitusi online yang menjurus pada perdagangan orang.
Istilah Open BO (Booking Online) dikalangan masyarakat dan lembaga layanan menjadi trend beberapa tahun ini. Dulu istilah ini digunakan dengan akronim AYLA (anak yang di-me lacurkan), istilah lain yang digunakan ESKA (eksploitasi seksual komersil anak). Grafik data kasus Unit PPA Polrestabes Makassar pada awal tahun sampai dengan bulan Juni tahun 2023 terjadi peningkatan yang luar biasa dengan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sekitar 300an kasus, dibandingkan dengan data tahun 2022. Pada kasus kekerasan perempuan dan anak yang mendominasi dari jenis dan bentuk kasus adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Ini juga merupakan dampak adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disahkan, serta berjalannya sistem koordinasi dan sinkronisasi lembaga layanan yang ada di Kota Makassar.
Kepala UPTD PPA Kota Makassar Muslimin dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa kasus kekerasan ini merupakan fenomena gubung es. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama lintas sektor, bukan hanya dari sisi regulasi saja, namun penting tersedia lembaga layanan yang memberikan edukasi, pengetahuan dan kesadaran terkait dampak-dampak kekerasan, sehingga masyarakat menjadi peduli dan sadar hukum serta menjadi trigger untuk melalukan pencegahan di wilayahnya masing-masing.
Di Sulawesi Selatan, dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Kota Makassar menyumbang 30% terbanyak data kasus perempuan dan anak, sehingga menjustifikasi sebagai kota yang tinggi tindak kriminal. Upaya Tim Jejaring yang bergerak pada aspek pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan terus berupaya untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat di percaya masyarakat khusus di Kota Makassar.
“Ini menjadi salahsatu tantangan di Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Layak Anak” ujar Muslimin. Pada peringatan hari anak nasional pada tanggal 23 Juli 2023, Kota Makassar mendapat Predikat Nindya, harapannya dua langkah lagi Kota Makassar menjadi Layak Anak, namun masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.
(Mienk/Abu Thalib)